Terkait THR, Pemkab Jepara Konsultasi ke Kemenpan

0
165

Pemerintah Kabupaten Jepara akan berupaya maksimal agar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 bisa dilakukan mengikuti arahan pemerintah pusat, yakni sudah dibayar selambatnya 24 Mei 2019. Meski demikian, pemkab tidak mau salah langkah. Untuk memastikan tidak ada regulasi yang ditabrak, perangkat daerah terkait diutus melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan).

                Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, saat memimpin apel pagi di kantornya, Senin (13/05).

                “Agar tidak menjadi kabar hoaks, perangkat daerah yang berhubungan langsung agar segera konsultasi ke Kemenpan,” kata Edy.

                Tanpa jawaban pasti dari Pemerintah Pusat, Pemkab kesulitan membayar THR dalam waktu dekat. Masalahnya bersumber dari keharusan adanya Peraturan daerah (Perda) untuk membayar THR ini. Perda itu diamanatkan dalam regulasi yang diterbitkan Pemerintah Pusat terkait pembayaran THR ini, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

                Pada Pasal 10 Ayat (2) disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah.

                 Masalahnya, mekanisme penyusunan Perda memakan waktu panjang. Dalam kondisi normal, penyusunan perda harus didahului dengan kesepakatan bersama antara pemkab dan Dewan Perwakilan Rakkyat Daerah (DPRD) untuk memasukkannya dalam Program Pembentukan Peraturan daerah (Propemperda). Padahal, Propemperda disusun sebelum tahun anggaran berjalan. Contohnya, Propemperda tahun 2019 ini telah ditetapkan pemkab bersama DPRD, dalam rapat paripurna DPRD, sebelum akhir tahun lalu.

Dalam kondisi tertentu, Propemperda bisa dirubah, semidal ada rancangan perda yang mendesak untuk dibahas. Hal ini sebagaimana Februari lalu saat DPRD Kabupaten Jepara menggelar Rapat Paripurna Perubahan Propemperda 2019, karena memasukkan tambahan 4 rancangan perda baru.

“Maka untuk membuat Perda THR, setidaknya dibutuhkan 3 kali rapat paripurna DPRD. Pertama kita harus meminta DPRD menjadwalkan rapat paripurna Perubahan Propemperda, lalu paripurna penyampaian Ranperda THR, dan yang ketiga paripurna penetapan Perda THR. Di antara ketiga rapat paripurna ini harus ada pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif,” jelas Edy Sujatmiko.

Tentu saja hal ini memakan waktu panjang. Karena untuk menjadwalkan semua itu pun, DPRD masih harus ada rapat internal yang dilakukan Badan Musyawarah untuk menjadwalkan.

“Ini mekanisme standar penyusunan perda. Maka hampir mustahil THR bisa dicairkan 24 Mei 2019. Lalu agar bisa cair bagaimana? Itulah yang perlu dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat,” tandas Edy Sujatmiko.

Dia berharap tim perangkat daerah terkait segera mendapatkan jawaban pasti dari Kemenpan.

Di luar upaya itu, kata Sekda, pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Jepara. Koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi, agar jika penerbitan perda tidak dapat ditawar, DPRD dan eksekutif bisa bergerak cepat menyelesaikan perda dimaksud.